Satwa Dilindungi

Saat ini semua jenis penyu yang ada di perairan Indonesia telah dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memulai melakukan perlindungan penyu pertama kali dengan dikeluarkannya perlindungan untuk Penyu Belimbing melalui Keputusan Menteri Pertanian No.327/Kpts/Um/5/1978, kemudian disusul oleh penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) dan Tempayan (Caretta caretta) melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/-10/1980.
​Sebagai payung hukum terhadap satwa-satwa yang berstatus dilindungi adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia melindungi jenis penyu Pipih (Natator depressus) berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/-II/92, kemudian disusul 4 tahun kemudian dengan melindungi penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/-II/1996.Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua penyu termasuk penyu Hijau (Celonia mydas) statusnya dilindungi (dapat dilihat di lampiran PP No. 7 tahun 1999). Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Ancaman Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda 100 Juta

Didalamya terdapat pasal-pasal larangan dan sanksi, diantaranya dikutip seperti di bawah ini ​Pasal 21(2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
a.) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
b.) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
c.) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d.) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.
​Pasal 40(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perlindungan Secara Internasional

C I T E S
Secara internasional perdagangan semua jenis penyu diatur dalam konvensi CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna) dimana penyu masuk adalam Appendix I CITES yang berarti perdagangan secara internasional adalah dilarang. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini semenjak tahun 1978. Informasi lebih lengkap tentang CITES silahkan kunjungi www.cites.org

​MOU IOSEA
​Secara regional telah disepakati dalam bentuk sebuah MoU yang dikenal dengan IOSEA MoU. Indian Ocean – South East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding (IOSEA MoU) ini adalah sebuah kesepakatan antar negara-negara dengan tujuan untuk melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan samudera Hindia dan Asia Tenggara, bekerjasama dalam kemitraan dengan berbagai pelaku dan organisasi. Informasi lebih lengkap tentang MoU ini kunjungi website www.ioseaturtles.org